Dalam lanskap politik, kekuasaan seringkali dipandang sebagai kemampuan untuk membuat orang lain bertindak sesuai kehendak. Namun, kekuasaan belaka, yang hanya didasarkan pada paksaan atau ancaman sanksi fisik, merupakan struktur yang rapuh dan mahal untuk dipertahankan. Untuk mencapai stabilitas dan keberlangsungan jangka panjang, kekuasaan harus bertransformasi menjadi otoritas. Transformasi inilah yang mendasari konsep legitimitas.
Legitimitas, secara fundamental, adalah kualitas yang dimiliki oleh suatu sistem politik di mana masyarakat meyakini bahwa penguasa dan aturan-aturan yang mereka tetapkan memiliki hak moral atau keabsahan untuk memerintah. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang pengakuan sukarela. Jika kekuasaan adalah palu yang memaksa, legitimitas adalah fondasi moral dan konsensus yang membuat palu itu diterima dan bahkan dicari oleh mereka yang dipukul.
Pemahaman mengenai legitimitas sangat penting karena membedakan antara otoritas (kekuasaan yang sah) dan dominasi (kekuasaan yang didasarkan pada ancaman). Sebuah rezim yang sah tidak perlu mengerahkan seluruh sumber daya militernya untuk memastikan pajak dibayar atau hukum ditaati; kepatuhan terjadi karena ada kepercayaan mendalam bahwa struktur kekuasaan tersebut "seharusnya" ada.
Seringkali terjadi kekeliruan antara legitimitas dan legalitas. Legalitas merujuk pada apakah suatu tindakan atau struktur kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku—apakah ia mematuhi prosedur formal yang telah ditetapkan. Legalitas adalah persoalan teknis dan formal. Sebaliknya, legitimitas adalah persoalan moral, sosiologis, dan politik—apakah hukum tersebut dianggap adil, benar, atau pantas untuk ditaati oleh mayoritas masyarakat.
Sebuah pemerintahan bisa saja sangat legal (memenangkan pemilihan sesuai undang-undang, mengeluarkan dekrit sesuai konstitusi), tetapi kehilangan legitimasi jika rakyat merasa proses tersebut dicurangi, atau jika hasil kebijakannya secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan umum yang diyakini secara luas. Ketika legalitas tetap ada tetapi legitimitas hilang, negara berada di ambang krisis struktural yang serius, karena masyarakat akan mulai melihat hukum sebagai alat penindasan, bukan sebagai manifestasi keadilan.
Diskursus mengenai keabsahan kekuasaan bukanlah penemuan modern. Para filsuf telah bergulat dengan pertanyaan ini sejak zaman kuno, mencoba memahami mengapa sebagian orang berhak memerintah dan yang lain wajib mematuhi.
Di Yunani kuno, Plato dan Aristoteles berfokus pada tujuan kekuasaan. Kekuasaan dianggap sah jika ia mengarah pada kebaikan tertinggi atau hidup yang baik (eudaimonia). Legitimitas ditarik dari kualitas moral penguasa (Raja Filsuf Plato) dan konstitusi yang adil yang melayani kepentingan umum (Aristoteles).
Namun, pergeseran radikal terjadi pada Abad Pencerahan, ketika konsep Kedaulatan Rakyat dan Kontrak Sosial mendominasi. Para filsuf kontrak sosial, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, memberikan landasan modern bagi legitimitas, memindahkannya dari ketuhanan atau moralitas ke persetujuan yang diperintah (consent of the governed).
Kontrak sosial menetapkan legitimitas prosedural sebagai standar emas. Kekuasaan sah bukan karena siapa yang memegangnya (darah bangsawan atau karisma), melainkan karena bagaimana ia diperoleh dan bagaimana ia dijalankan (melalui persetujuan yang diartikulasikan). Konsep ini menjadi fondasi bagi demokrasi modern.
Ilustrasi konsep tiga pilar legitimitas kekuasaan (tradisional, karismatik, legal-rasional) yang menopang otoritas negara, sesuai tipologi Max Weber.
Sosiolog Jerman, Max Weber, menyajikan kerangka kerja paling berpengaruh untuk memahami sumber legitimitas. Dalam analisisnya, yang ia sebut sebagai ‘tipe ideal’, Weber mengidentifikasi tiga cara mendasar di mana otoritas dapat mengklaim dan memperoleh penerimaan rakyat. Meskipun dalam realitas politik ketiganya sering berbaur, pemisahan Weber memberikan alat analisis yang sangat kuat.
Otoritas tradisional didasarkan pada kekudusan kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan kepercayaan terhadap legitimasi status mereka yang dipanggil untuk memimpin oleh tradisi. Sumber legitimasi di sini bukanlah hukum tertulis atau kualitas pribadi pemimpin, melainkan pengakuan bahwa ‘selalu seperti ini’.
Dalam sistem tradisional, kepatuhan diarahkan pada individu yang memegang posisi tersebut (seperti raja, kepala suku, atau patriark) berdasarkan hak waris atau adat istiadat. Hubungan antara penguasa dan yang diperintah bersifat personal dan paternalistik. Perintah dianggap sah karena berasal dari seseorang yang secara tradisional diakui memiliki hak untuk memberi perintah. Contoh klasiknya meliputi monarki turun-temurun, feodalisme, dan sistem kesukuan yang mapan.
Keuntungan: Stabilitas dan prediktabilitas yang tinggi. Sistem ini resisten terhadap perubahan radikal karena ia mengakar dalam ingatan kolektif dan praktik sehari-hari. Konflik suksesi biasanya diatur oleh adat yang jelas. Kerentanan: Otoritas tradisional cenderung resisten terhadap rasionalisasi dan inovasi. Ini membatasi perkembangan birokrasi yang efisien dan bisa runtuh ketika menghadapi tantangan eksternal (seperti penjajahan atau modernisasi) yang mendiskreditkan keefektifan tradisi dalam menyelesaikan masalah modern.
Legitimitas karismatik bersumber dari devosi luar biasa yang dimiliki pengikut terhadap kekudusan, kepahlawanan, atau kualitas luar biasa yang dianggap supernatural atau setidaknya tidak biasa, yang diyakini dimiliki oleh pemimpin karismatik. Kepatuhan muncul dari kepercayaan emosional dan pribadi yang intens terhadap pemimpin, bukan terhadap jabatan atau adat.
Pemimpin karismatik (seperti nabi, pahlawan militer, atau demagog revolusioner) sering muncul pada saat krisis atau dislokasi sosial, di mana sistem tradisional atau legal-rasional telah gagal. Mereka menawarkan visi baru, transformasi, dan pembebasan. Otoritas ini bersifat revolusioner dan sering bertentangan langsung dengan tradisi atau hukum yang mapan.
Sifat otoritas karismatik adalah volatilitasnya. Ia bergantung sepenuhnya pada keberadaan pemimpin, keberhasilan yang ia klaim, dan mempertahankan keyakinan pengikut. Begitu pemimpin wafat, atau klaimnya (misalnya, janji kemakmuran atau kemenangan) terbukti salah, legitimasinya hilang. Oleh karena itu, otoritas karismatik selalu menghadapi masalah suksesi yang parah, yang oleh Weber disebut Routinization of Charisma (Routinisasi Karisma).
Routinisasi adalah proses di mana otoritas karismatik harus diubah menjadi bentuk yang lebih stabil dan berkelanjutan, baik melalui legal-rasional (mendirikan partai atau birokrasi) atau tradisional (menciptakan dinasti baru). Kegagalan dalam routinisasi berarti hilangnya gerakan tersebut atau pecahnya kekacauan politik.
Ini adalah tipe legitimitas yang dominan dalam masyarakat modern. Otoritas legal-rasional didasarkan pada kepercayaan terhadap legalitas pola-pola aturan normatif dan hak-hak yang dilegitimasi untuk menjalankan komando oleh mereka yang diangkat sesuai aturan tersebut. Kepatuhan diarahkan pada hukum dan prosedur yang impersonal, bukan pada orang per orang.
Dalam sistem ini, individu mematuhi karena mereka percaya pada proses penetapan hukum. Pejabat tidak memerintah atas dasar hak waris atau kemampuan pribadi, tetapi karena mereka memegang jabatan yang didefinisikan secara hukum. Birokrasi modern adalah manifestasi paling murni dari otoritas legal-rasional, ditandai oleh aturan yang jelas, hierarki, dan kompetensi teknis.
Kekuatan utama dari otoritas legal-rasional adalah sifatnya yang impersonal, prediktabilitas, dan efisiensinya. Kekuasaan dibatasi oleh hukum; tidak ada yang kebal, termasuk penguasa itu sendiri. Legitimitasnya sangat bergantung pada keyakinan bahwa hukum dan prosedur diterapkan secara konsisten dan adil (due process). Ketika prosedur diabaikan atau hukum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, legitimitas legal-rasional mulai terkikis.
Meskipun tipologi Weber tetap menjadi titik awal yang vital, kompleksitas politik pasca-Perang Dunia II dan globalisasi telah memunculkan dimensi legitimitas tambahan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka kerja tiga pilar tersebut. Para sarjana modern sering membagi legitimitas menjadi dua sumbu utama: prosedural dan kinerja.
Legitimitas prosedural berfokus pada bagaimana keputusan dibuat. Dalam konteks demokrasi, ini berarti keyakinan bahwa proses pemilihan, pengambilan keputusan legislatif, dan penegakan hukum telah dilakukan secara adil, transparan, dan inklusif. Proses ini dianggap sah, bahkan jika hasilnya tidak disukai oleh semua pihak.
Unsur-unsur kunci legitimitas prosedural meliputi:
Hilangnya kepercayaan pada proses (misalnya, tuduhan kecurangan pemilu yang meluas atau pengadilan yang dianggap bias) secara langsung merusak legitimitas prosedural, terlepas dari seberapa baik kinerja ekonomi pemerintah.
Legitimitas kinerja, atau output legitimacy, merujuk pada sejauh mana suatu sistem politik dapat memberikan hasil nyata yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Legitimitas ini bersifat pragmatis dan bergantung pada keberhasilan kebijakan publik.
Pilar utama legitimitas kinerja meliputi:
Legitimitas kinerja sangat dominan di negara-negara otoriter yang sering mencoba membenarkan kekuasaan mereka (yang kurang dalam legitimitas prosedural/demokratis) dengan menjanjikan kemakmuran dan efisiensi. Selama outputnya memuaskan, legitimasi mereka tetap kuat. Namun, krisis ekonomi mendadak atau kegagalan penanganan bencana dapat menyebabkan hilangnya legitimasi kinerja secara cepat, memicu kerusuhan sosial.
Legitimitas ini melampaui aturan dan hasil, berakar pada keyakinan bersama tentang nilai-nilai dan tujuan akhir dari sistem politik. Ini adalah dimensi di mana rezim diklaim sah karena mereka mewujudkan suatu ideologi tertentu (misalnya, komunisme, teokrasi, atau nasionalisme etnis).
Di negara-negara yang didasarkan pada legitimasi ideologis, kepatuhan datang dari keyakinan bahwa pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mampu membawa masyarakat menuju takdir atau tujuan moral yang lebih tinggi. Negara-negara yang baru merdeka seringkali bergantung pada legitimitas nasionalistik yang kuat, menyatukan masyarakat di bawah tujuan bersama untuk membangun bangsa.
Tidak ada sistem politik yang kebal terhadap erosi legitimitas. Krisis legitimitas terjadi ketika sejumlah besar warga negara, atau bahkan seluruh kelompok sosial, mulai mempertanyakan hak mendasar penguasa untuk memerintah. Ini adalah momen yang jauh lebih berbahaya daripada krisis ekonomi atau krisis politik biasa, karena ia menyerang jantung sistem itu sendiri.
Erosi legitimitas jarang terjadi secara instan; ia adalah proses yang berkembang lambat, didorong oleh ketidakpuasan struktural yang mendalam. Gejala utamanya meliputi:
Penyebab utama dari krisis ini seringkali adalah kesenjangan legitimitas—perbedaan antara klaim legitimasi yang dibuat oleh penguasa (misalnya, "kami sah karena kami menjunjung demokrasi") dan realitas yang dialami oleh masyarakat (misalnya, korupsi yang meluas atau diskriminasi sistemik).
Ketika legitimitas runtuh, biaya untuk memerintah meningkat secara eksponensial. Rezim yang tidak sah harus semakin mengandalkan paksaan dan mekanisme kontrol yang mahal, seperti peningkatan anggaran militer, pengawasan ketat, dan penahanan massal. Negara bertransisi dari otoritas menjadi kekuatan murni.
Faktor-faktor yang memperburuk krisis meliputi:
1. Kegagalan Keadilan Distributif: Jika kekayaan dan peluang hanya mengalir ke kelompok elit kecil (korupsi dan kleptokrasi), klaim legitimitas kinerja akan runtuh total. Masyarakat akan melihat pemerintah sebagai predator, bukan pelayan.
2. Kegagalan Keadilan Retributif: Jika sistem peradilan gagal menghukum yang bersalah, atau jika hukum diterapkan secara selektif (impunitas bagi yang berkuasa), legitimitas legal-rasional akan hancur. Keyakinan pada Rule of Law hilang, digantikan oleh sinisme.
3. Polarisasi Ideologis yang Ekstrem: Ketika kelompok-kelompok politik tidak lagi sepakat pada aturan dasar permainan (prosedur) atau pada nilai-nilai dasar yang membentuk identitas nasional, krisis legitimitas menjadi endemik dan sulit disembuhkan tanpa perubahan struktural besar, bahkan revolusi.
Mempertahankan legitimitas adalah tugas yang konstan dan dinamis bagi setiap negara. Ini membutuhkan investasi bukan hanya dalam mekanisme paksaan, tetapi terutama dalam infrastruktur persetujuan dan kepercayaan.
Dalam konteks demokratis, legitimitas dipelihara melalui responsivitas dan partisipasi. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang mendengarkan, merespons kebutuhan publik, dan mampu menunjukkan bahwa partisipasi warga negara benar-benar memengaruhi hasil kebijakan.
Legitimitas bukanlah semata-mata rasional atau prosedural; ia juga bersifat emosional. Negara-negara secara aktif menggunakan simbol, ritual, dan narasi untuk membangun dan memperkuat ikatan emosional antara warga negara dan negara. Ini seringkali merupakan perpaduan antara sisa-sisa otoritas tradisional dan karismatik yang disuntikkan ke dalam kerangka legal-rasional.
Ritual kenegaraan (seperti upacara bendera, perayaan hari kemerdekaan, dan kunjungan kenegaraan) berfungsi untuk memproyeksikan kekuatan, kohesi, dan kelangsungan sistem. Penggunaan simbol (bendera, lambang negara, monumen) membantu menciptakan identitas kolektif yang melihat negara bukan sekadar sebagai mesin birokrasi, tetapi sebagai entitas moral dan historis yang layak untuk dipatuhi dan dicintai.
Negara yang kuat mereproduksi legitimasinya melalui sistem pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif memastikan bahwa generasi baru memahami dan menerima prinsip-prinsip konstitusional dan narasi historis yang mendasari legitimasi negara. Ini bukan indoktrinasi, melainkan pembentukan warga negara yang terinformasi yang mengakui bahwa sistem tersebut, meskipun tidak sempurna, adalah yang paling sah dan fungsional yang tersedia.
Ketika sistem pendidikan gagal menanamkan nilai-nilai ini, atau ketika ideologi negara terasa usang atau bertentangan dengan realitas sosial, legitimasi jangka panjang akan terancam. Reproduksi legitimitas memerlukan pembaruan narasi secara berkala agar tetap relevan dengan pengalaman hidup generasi baru.
Di era globalisasi, konsep legitimitas telah meluas melampaui batas-batas negara bangsa. Organisasi internasional, badan regulasi transnasional, dan bahkan aktor non-negara (seperti perusahaan multinasional dan organisasi teroris) kini bergulat dengan isu keabsahan kekuasaan dan pengaruh mereka.
Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Mahkamah Internasional (ICC) tidak memiliki militer atau polisi yang berdiri sendiri; otoritas mereka bergantung hampir sepenuhnya pada legitimitas. Legitimitas mereka umumnya ditarik dari dua sumber:
Krisis legitimasi organisasi global muncul ketika mereka dianggap tidak responsif (kurangnya suara dari negara-negara berkembang) atau ketika mereka gagal memberikan solusi terhadap masalah global yang mendesak (misalnya, kegagalan PBB mencegah genosida atau kegagalan WTO mengatasi ketidaksetaraan perdagangan).
Bahkan aktor non-negara pun membutuhkan legitimasi untuk beroperasi secara efektif. Perusahaan multinasional (MNC) memerlukan apa yang disebut societal license to operate (izin sosial untuk beroperasi). Jika MNC dianggap merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, atau menghindari pajak, legitimasi sosial mereka hilang, yang dapat memicu boikot, demonstrasi, dan tekanan regulasi.
Lebih jauh lagi, kelompok-kelompok bersenjata non-negara atau organisasi teroris terkadang berhasil membangun legitimasi alternatif di antara populasi tertentu. Mereka sering melakukannya dengan berfokus pada legitimasi kinerja (menyediakan keadilan cepat, layanan sosial, atau keamanan yang gagal disediakan oleh negara resmi) dan legitimasi ideologis (mengklaim representasi moral atau agama yang "lebih murni"). Tantangan ini menunjukkan bahwa legitimitas tidak selalu bersifat monolitik; dalam negara yang gagal, legitimasi sering terfragmentasi di antara berbagai aktor yang bersaing untuk mendapatkan kepatuhan rakyat.
Abad ke-21 memperkenalkan tantangan unik yang secara fundamental mengubah cara legitimitas diproduksi, dipertahankan, dan dihancurkan. Teknologi informasi dan munculnya gerakan populisme global telah menjadi dua kekuatan paling transformatif dalam arena ini.
Internet dan media sosial pada awalnya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan legitimitas prosedural melalui transparansi yang lebih besar. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Era digital telah memicu krisis epistemologis, di mana kebenaran objektif menjadi barang langka.
1. Hilangnya Monopoli Narasi: Negara telah kehilangan kontrol mutlak atas narasi publik. Informasi (dan misinformasi) dapat menyebar tanpa filter, memungkinkan narasi kontra-legitimasi menyebar cepat. Kampanye disinformasi yang terorganisir dapat secara sistematis merusak kepercayaan pada lembaga-lembaga ilmiah, media, dan pemerintah, bahkan jika lembaga tersebut beroperasi sesuai hukum.
2. Echo Chambers: Media sosial menciptakan kamar gema (echo chambers) di mana warga negara hanya terpapar pada informasi yang menguatkan prasangka mereka. Hal ini menghancurkan dasar legitimitas yang paling mendasar: kesepakatan kolektif tentang realitas yang sama. Ketika tidak ada konsensus tentang fakta, kesepakatan tentang aturan (prosedur) menjadi mustahil.
Dalam lingkungan ini, legitimasi legal-rasional menghadapi tekanan besar. Sulit untuk mempertahankan kepatuhan pada hukum yang impersonal jika sebagian besar warga negara telah diyakinkan bahwa hukum tersebut hanyalah alat tipuan yang dibuat oleh "elit jahat".
Populisme modern, baik di sayap kiri maupun kanan, merupakan tantangan langsung terhadap legitimitas legal-rasional. Inti dari klaim populis adalah bahwa ada kontradiksi fundamental antara kehendak murni Rakyat Sejati (diwakili oleh pemimpin karismatik) dan Elit yang Korup (birokrasi, pengadilan, media mapan).
Pemimpin populis sering memperoleh legitimasi karismatik yang kuat, namun mereka secara eksplisit menolak legitimasi prosedural. Mereka cenderung menyerang lembaga-lembaga independen (pengadilan, bank sentral, komisi pemilu) yang berfungsi sebagai penjaga aturan main. Bagi populis, kemenangan pemilu (legalitas) memberikan mereka hak moral karismatik untuk mengubah sistem demi kehendak 'Rakyat', bahkan jika itu berarti mengabaikan atau melemahkan batasan konstitusional.
Ini menciptakan kondisi di mana legitimitas dipertahankan melalui hubungan langsung yang intens antara pemimpin dan pengikut, yang justru melemahkan institusi yang seharusnya menjamin stabilitas jangka panjang. Jika pemimpin populis gagal memberikan output yang dijanjikan, krisis legitimasi dapat berujung pada kekosongan yang diisi oleh kekerasan atau rezim yang lebih otoriter.
Eksplorasi mendalam mengenai legitimitas menunjukkan bahwa ia bukan sekadar konsep akademik; ia adalah oksigen yang memungkinkan sistem politik bernapas. Tanpa legitimitas, negara terperosok ke dalam biaya transaksi yang tak terbatas, menggunakan sumber daya yang besar untuk memaksakan kepatuhan yang seharusnya diberikan secara sukarela. Legitimitas adalah jembatan antara kekuasaan faktual dan persetujuan moral.
Dalam praktik, sistem politik yang stabil jarang bergantung hanya pada satu jenis legitimitas Weberian. Hampir semua negara modern beroperasi di bawah kerangka legal-rasional (konstitusi dan birokrasi), tetapi mereka memerlukan suntikan tradisi (simbol nasional) dan sesekali karisma (pemimpin yang mampu menginspirasi) untuk mengatasi krisis dan memobilisasi masyarakat.
Sebuah negara demokrasi yang mapan, misalnya, harus menjaga keseimbangan yang rapuh: prosedur (pemilu yang adil) harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kinerja (ekonomi yang stabil dan layanan publik yang baik) harus dipertahankan, dan narasi normatif (ide-ide demokrasi, keadilan) harus terus-menerus diperbarui agar relevan. Ketika salah satu pilar ini runtuh, tekanan akan bergeser ke pilar lainnya.
Akhirnya, legitimitas selalu merupakan penilaian subjektif dan sosiologis. Kekuasaan itu sah jika dan hanya jika mereka yang diperintah meyakini demikian. Kekuatan ini tidak terletak pada konstitusi yang indah di atas kertas, atau pada angka-angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, tetapi dalam pikiran kolektif warga negara.
Oleh karena itu, perjuangan politik modern seringkali merupakan perjuangan atas interpretasi. Siapa yang berhak mendefinisikan apa yang adil? Siapa yang berhak menafsirkan hukum? Konflik atas definisi inilah yang menentukan apakah sebuah rezim akan bertahan sebagai otoritas yang dihormati atau merosot menjadi tirani yang dibenci.
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi dan terfragmentasi oleh teknologi, tugas untuk membangun kembali dan mempertahankan legitimitas menuntut upaya kolektif yang berkelanjutan: kejujuran prosedural, responsivitas kinerja, dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai inti yang mempersatukan. Keberlangsungan peradaban politik modern bergantung pada seberapa baik kita mampu menjaga fondasi persetujuan ini dari erosi sinisme dan ketidakpercayaan.